Surat perjanjian secara garis besarnya sudah bisa kita simpulkan bahwa dari pasal 1 sampai pasal 16 tidak ada pihak yang di rugikan. Pihak pertama dan kedua sama-sama berperan serta tanpa ada yang dominan untuk mengerjakan dan tanpa mengambil bagian dalam proses pengerjaan proyek yang akan di kerjakan.
Pihak kesatu adalah Ratno Bagus Edy Wibowo dan puhak kedua adalah Syamsudy, S.pd. bersama menunaikan kewajiban pada umumnya, seperti orang yang memberikan proyek dan orang yang mengerjakan proyek. Nah disini orang yang memberikan proyek adalah Bapak Syamsudy,S.pd. dan pihak yang mengerjakan proyek adalah Ratno Bagus Edy Wibowo.
Dan tidak lupa disini ada yang namanya pihak ke tiga, yaitu pihak yang di tunjuk oleh kedua belah pihak sebagai kepala yang akan memutuskan ketika ada permasalahan atau perselisihian, kalau bahasa saya tetua “panitia Pendamai” yang akan meengahi ketika ada msalah.
Isi dari perjanjian yang paling saya amati dan paling saya dukung adalah ketika ada masalah, misalkanb keterlambatan waktu, atau ada masalah yang sebenarnya tidak yang dikehendaki oleh si penerima proyek. Ini akan di selesaikan secara kekekluargaan tanpa melibatkan atau tanpa harus dibawa-bawa ke ranah hukum, atau ke pihak yang berwajib. Tapi cukup di selesaikan secara kekeluargaan. Ini lah menurut saya yang paling bagus cara penyelesaiaan masalah, begitu juga dengan si pemberi proyek bapak Syamsudy, ketika bapak Syamsudy nantinya dalam proses penmgerjaan proyek, katakanalah gaji, atau biaya terlambat cair, maka akan di musyawarahkan bagaimanan jalan keluarnya.
Ada lagi yang namanya kondisi Kahar, yaitu kondisi dimana keadaan atau peristiwa yang nyata-nyata di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh atau sebagian Pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
Sabtu, 25 Desember 2010
Minggu, 28 November 2010
Hukum Perikatan Dalam Jasa Konstruksi
Sebagai mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan semester 5 Teknik Arsitektur Universitas Gunadarma, sudah seharusnya tahu tentang peraturan kontrak kerja dan sejenisnya. Pertama kali dosen saya, ibu RINA WIDAYANTI ST.MT. memberikan tugas untuk mencari data peraturan tentang kontrak kerja, saya sempat agak lain, maksud saya buat apa nyari data yang seperti itu, saya kan masih mahasiswa, sayakan belum kerja, sayakan belum jadi karyawan perusahaan. Tapi saya nurut saja sama tugas yang diberikan oleh bu rina. Setelah saya mencari data-data yang ada hubungan nya dengan kontrak kerja, khususnya kontrak kerja konstruksi saya mulai mengerti tentang manfaat yang akan saya dapat, walaupun manfaatnya tidak langsung saya rasakan tapi saya sudah mendapat bayangan bahwa nanti, cepat atau lambat, ilmu ini akan terpakai.
Dari beberapa sumber yang saya dapat dan telah saya baca, ternyata terdapat ketidak sesuaian antara karyawan dan katakanlah dengan perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Ketidak sesuaian yang saya maksud disini adalah kewajiban karyawan telah terlaksana, tetapi hak karyawan ada yang tidak terpenuhi.
Ironisnya lagi sekarang ini ada yang namanya system kerja yang menurut saya tidak adil bagi si karyawan, system out sourching. Informasi ini saya peroleh dari majalah ilmiah WIDYA,dengan judul tulisan naskah nya “perlindungan hukum terhdap system out sourching”. Yang ditulis oleh I DEWA AYU WIDYANI dari Universitas Kristen Indonesia. Pengertian out sourching disitu dibilang bahwa mempekerjakan pekerja dalam ikatan kerja out sourching merupakan trend bagi pengusaha baik perusahaan Negara maupun swasta, dengan berbagai alas an seperti untuk mencapai efektifitas, efesiensi, sehingga pengusaha berusaha menemukan pemikiran-pemikiran inovatif untuk mencapai produktifitas yang baik tentunya sangat menguntungkan mereka tapi dengan bayaran atau gaji pegawai yang murah.
Pada dasarnya hubungan kerja out sourching terjadi apabila pekerja/buruh yang dipekerjakan disuatu perusahaan dengan sistrem kontrak tetapi kontrak tersebut bukan diberikan okeh perusahaan pemberi kerja tetapi oleh perusahaan yang merupakan perusahaan penggerak tenaga kerja (HP Rajagukguk, 2002;79). Jadi saya menarik kesimpulan bahwa system out scorching itu terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Yaitu:
1. Perusahaan tenaga penggerak kerja
2. Perusahaan pemberi kerja
3. Pekerja
Dari ketiga pihak diatas dapat diidentifikasi adanya tiga hubungan kerja antara:
1. Pengerah / penyedia dan perusahaan pemberi kerja/pengguna
2. Pemberi kerja / pengguna dan pekerja
3. Pengerha / penyedia dan pekerja
Dari situ disimpulkan bahwa sipekerja secara hukum tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja / pengguna melainkan dengna perusahaan pengerah / penyedia tenaga kerja. Jadi seandainya si pekerja ada masalah dengan tempat kerja atau perusahaan, si pekerja tidak bisa langsung mengutarakan masalahnya ke perusahaan atau si pemberi kerja.
Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan system out sourching mengenai syarat-syarat kerja, kesejahteraan maupun perizinan dari perusahaan Yang bersangkutan agar antara pekerja dan perusahaan sama-sama mendapat keuntungan dan tidak ada pihak yang rugi. Dan perlu adanya persamaan prinsip antara pemerintah dengan pengusaha tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat di out sourchingkan.
Kontrak kerja konstruksi
Pada umumnya kontrak menunjuk pada konsep perjanjian atau ikatan antara dua pihak yang saling memiliki hajat yang harus diikat melalui perjanjian. Kata kontrak sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu contract atau overennkomst dalam bahasa belanda yang berarti perjanjian. Di Negara kita Indonesia sendiri perjanjian di atur dalam UU pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
Pengertian perjanjian yang lain adalah hubungan subjek hukum yang satu dengan yang laindalam bidang harta kekayaan. di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Dalam pengertian-pengertian tersebut terdapat beberapa unsur, yakni : adanya hubungan hukum, mengenai kekayaan, antara 2 Orang/lebih, memberikan hak, meletakkan kewajiban pada pihak lain, adanya prestasi. Kemudian untuk sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”
Kalau menurut ebook yang saya download di situs pdf, dengan judul hukum jasa konstruksi mengutarakan bahwa, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain, atau dua orang yang berrjanji yang mengakibatkan timbulnya perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak (kreditur berhak menuntut dan debitur berhak memenuhi tuntutan). dan perjanjian atau persetujuan tertulis disebut kontrak.
Tujuan kontrak antara lain:
1. Timbulnya perikatan
2. Suatu perjanjian
3. Undang-Undang
4. Kesusilaan (misalnya: ikatan adat)
5. Perjanjiaan bersifat positif, yaitu ada kesepakatan berbuat/menghasilkan sesuatu.
6. Perjanjian bersifat negative, ada kesepakatan tidak berbuat/menghasilkan sesuatu.
Perikatan harus tertentu dan harus di tentukaan dan juga harus jelas.untuk type kontrak lumpsum, objek tertentu atau tergantung apa yang akan di buat. Sedangkan perikatan atau kontrak type unit price objek ditentukan kemudian.
Objek perikatan tersebut haarus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara kita Indonesia. Sehingga kalau terjadi masalah pihak penegak hukum bisa langsung bertindak karena sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Subjek perikatan
Tentunyaq subjek perikatan melibatkan dua orang ada yang bertanggung jawab atas prestasi dang ada juga yang berhak atas prestasi. Ada perikatan yang me3nyangkut pihak ketiga sebagai user, atau jaminan pihak ketiga.
System dan azas perjanjian
System perjanjian bersifat terbuka, artinya pihak yang terlibat6 dalam perjanjian berhak menentukan aturan-aturan dalam perjanjian asalkan sesuaia dengan isi perjanjian tersebut disetujui kedua belah pihak. Boleh bebas mengabaikan peraturan ketentuan hukum perdata.semua persetujuan yang dibuat menjadu undang-undang yang sah bagi kedua belah pihak.
Azas perjanjian adalah konsensualisme. Perjanjian berlaku sejak detik dicapai kesepakatan. Perjanjian sah ketik hal-hal pokok telah disepakati.
Syarat-syarat suatu perjanjian
1. Azas konsensulisme dalam KUHPT
2. Sepakat untuk mengikat diri
3. Cakap dalam membuat perjanjian
4. Menyangkut hal tertentu
5. Disebabkan oleh sesuatu yang halal
Dengan kata lain, terpenuhi;
- Syarat subjektif
- Tidak ada paksaan (sukarela)
- Subjek mempunyai kapasitas membuat perjanjian
- Syarat objektif
- Objek perjanjian tertentu
- Kausanya legal artinya tidak bertentangan dengan hukum
- Perjanjian dibawah tangan memerlukan akta notaries untuk memiliki kekuatan hukum, dan kelak kalau disangkal oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
Batalnya suatu perjanjian
Perjanjian bisa dibatalkan demi hukum bila salah satu syarat objektif tidak dipenuhi atau terpenuhi. Perjanjian bisa dibatalkan jika kedua syarat subjektif tidak terpenuhi atau terpenuhi. Batas waktu permintaan pembatalan adalah 5 tahun (BW ps1454), terhitung:
1. Sejak orang cakap hukum
2. Sejak hari paksaan telah berhenti
3. Sejak hari dimana diketahui kehilafan atau penipuan
Pelaksanaan perjanjian
Pelaksanaan perjanjian berisi:
1. Hal atau akibat jika tidak melaksanakan isi perjanjian
2. Jika debitur tidak menepati janji maka dikuasakan pada hakim untuk mewujudkan
3. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
4. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu
5. Hal undang-undang, adat kebiasaan dan kepatuhan pada pelaksanaan kegiatan perjanjian
6. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi harus memuat adat/peraturan yang berlaku di daerah setempat, tempat terjadinya perjanjian
7. Hal itikad baik dalam perjanjian
8. Persyaratan atau tuntutan kepastian hukum (menjamin kepastian)
9. Dilaksanakan dengan itikad baik (memenuhi tuntutan keadilan)
Ganti rugi
Pengertian ganti rugi mencakup tiga hal:
1. Biaya adalah segala perongkosan atau dana yang telah terpakai untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan
2. Rugi adalah kerugian akibat factor-faktor karena kerudakan barang ketidak sesuaian mmutu yang di inginkanyang disebabkan oleh kelalaian debitur sehingga merugikan pihak kreditur
3. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan/diperhitungkan oleh kreditur
4. Ganti rugi yang dapat dituntut olek kreditur
5. Rugi yang betul-betul diderita oleh kreditur
6. Keuntungan yang hilang yang semestinya diperoleh oleh kreditur
7. Penetapan bunga
8. Ditetapkan dalam perjanjian
9. Jika tidak ditetapkan maka diberlakukan suku bunga yang ditetapkan oleh undang-undang
10. Sebesar deposito bang pemerintahan
Force majeur
Debitur dibebaskan membayar ganti rugi bila terkena keadaan memaksa yang membuatnya tidak mungkin melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Yang dimaksud keadaan memaksa adalah:
1. Terjadi setelah perjanjian dibuat
2. Terjadi pada debitur
3. Terjadinya tidak terduga
4. Tidak dapat dipertangngung jawabkan kepada debitur
5. Tidak sengaja
6. Tidak ada itikad buruk oleh debitur
Teori objektif; force majeur harus mempunyai ketidak mungkinan mutlak, bagi setiap orang tidak mungkin bosa melaksanakan prestasi tersebut.
Teori subjektif; keadaan memaksa harus memiliki keadaan yang tak mutlak, debitur masih bisa melaksanakan prestasi tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak selayaknnya pihak kreditur menuntut pihak debitur yang telah berusaha semaksimal mungkin.
sengketa kontrak kerja konstruksi dan kegagalan bangunan
kalau kita berbicara masalah kegagalan bangunan, kita pasti bertanya-tanya kenapa sampai gagal? Ini mungkin ada beberapa factor sehingga proyek yang di kerjakan gagal atau setelah bangunan berdiri terjadi kerusakan yang tidak sewarnya, maksudnya belum sampai sebulan ditempati sudah terjadi pennurunan lantai, inilah yang mungkin menjadi bagian dari kegagalan banguan. Tapi menurut saya kalau memang sudah terncana dengan benar dan matang yang namanya kegagalan bangunan tidak akan pernah terjadi. Kecuali kegagalan bangunan yang di akibatkan oleh gejolak alam, misalnya gempa sekian skala ricter, bisa jadi kita sebagai pemegang proyek juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita hanya bisa renovasi pasca bencana.
Contoh surat perjanjian yang saya dapat dan yang saja jadikan studi kasus,,
PERJANJIAN KERJA
Antara
Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara
Dan
Sekolah Dasar Sonosewu, Sonopakis, Bantul
Mengenai
Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta
Pada hari ini Kamis tanggal satu , bulan Nopember, tahun Dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1
Ratno Bagus Edy Wibowo
: Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara, berkedudukan di 2-6-57 Hommachi, Toyonaka 560-0021, Jepang dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara (PPI-ON), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2 Syamsudi , S.Pd. : Kepala Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul, Yogyakarta, berkedudukan di Sonopakis, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta 55182, Indonesia dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul, Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa proyek rekonstruksi bangunan SD Sonosewu ini merupakan proyek amal (charity project) yang dananya diperoleh dari sumbangan masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia di Jepang yang dikumpulkan oleh mahasiswa Indonesia yang bergabung dalam PPI-ON, dan dana sumbangan khusus dari Toyonaka International Friendship Association (TIFA), yang berkedudukan di 4-7-17-109 Kita Sakurazuka, Toyonaka 560-0022 , Osaka, Jepang.
2. Bahwa dana sumbangan tersebut merupakan ungkapan rasa keprihatinan, empati serta keinginan yang tulus untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Yogyakarta yang mengalami musibah akibat gempa bumi.
3. Bahwa kedudukan PPI-ON berada di Jepang, tidak mempunyai perwakilan di Indonesia sehingga memerlukan institusi di Indonesia yang dapat dipercaya, mau dan mampu melaksanakan pekerjaan rekonstruksi SD Sonosewu tersebut.
4. Bahwa Pihak Kedua, dalam kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SD Sonosewu dipandang tepat untuk diserahi tugas sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan rekonstruksi SD Sonosewu.
5. Bahwa Proposal Teknis tentang “Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta” yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah diterima serta disetujui oleh PIHAK KESATU dengan pengertian bahwa jumlah kelas yang akan direkonstruksi bukan 4 (empat) buah namun 3 (tiga) buah karena alasan ketersediaan dana.
Maka kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja serta mengikatkan diri dalam melaksanakan perjanjian kerja tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :
PASAL 1
PENGERTIAN
Kata-kata dan atau istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini kecuali kalau ditentukan lain :
1. Perjanjian
Adalah perjanjian kerja antara PPI-ON dengan SD Sonosewu mengenai Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta.
2. PPI Osaka Nara
Adalah Persatuan Pelajar Indonesia di Osaka, yang selanjutnya disebut PPI-ON.
3. Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta
Adalah sekolah dasar negeri beralamat di Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang pada tanggal 27 Mei 2006 mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa bumi yang selanjutnya disebut Sekolah.
4. Pekerjaan
Adalah pekerjaan rekonstruksi tiga buah kelas di SD Sonosewu yang didasarkan kepada Proposal Teknis
5. Proposal Teknis
Adalah rancangan teknis yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU.
6. PIHAK KETIGA
Adalah orang yang disetujui, ditunjuk dan diangkat oleh kedua belah pihak sebagai Ketua Panitia Pendamai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian
7. Prestasi Pekerjaan
Adalah nilai bobot Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA serta dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan disetujui oleh PIHAK KESATU
PASAL 2
TUGAS PEKERJAAN
PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK KESATU yaitu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir (4) Pasal 1 Perjanjian
PASAL 3
PENGAWASAN PEKERJAAN
1. Pengendalian Pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan koreksi dilakukan oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis, setiap bulan kepada PIHAK KESATU atas hasil pelaksanaan Pekerjaan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini disampaikan pada minggu pertama setiap bulan untuk hasil Pekerjaan bulan sebelumnya
PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tahap demi tahap. PIHAK KEDUA belum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum memperoleh persetujuan PIHAK KESATU.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sampai selesai 100 % adalah 3.5 bulan terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berakhir pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2008.
3. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dibagi dalam 2 (dua) tahap,yaitu : Tahap I Prestasi Pekerjaan harus mencapai 50 % (lima puluh persen) dalam waktu 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2007 dan Tahap II , Prestasi Pekerjaan harus mencapai 100 % dalam waktu 48 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
4. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali terjadi “Kondisi Kahar” sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian atau adanya perintah penambahan volume pekerjaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, yang mengakibatkan penambahan waktu penyelesaian Pekerjaan.
PASAL 5
KONDISI KAHAR
1. Kondisi Kahar adalah keadaan atau peristiwa yang nyata-nyata di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh atau sebagian Pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Yang termasuk Kondisi Kahar antara lain :
a) Bencana alam : gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, badai, petir
b) Negara dalam keadaan darurat : perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan dan epidemi Kebakaran
c) Kebijakan Pemerintah di bidang moneter
2. Apabila terjadi Kondisi Kahar, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya Kondisi Kahar disertai dengan bukti-bukti yang syah .
3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak secara tertulis Kondisi Kahar tersebut dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dari PIHAK KEDUA
4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA tentang Kondisi Kahar tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya Kondisi Kahar tersebut.
PASAL 6
MASA PEMELIHARAAN
1. Masa pemeliharaan atas hasil Pekerjaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pekerjaan selesai dan diterima baik oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kesatu dan selesainya masa pemeliharaan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua.
2. Jika selama masa pemeliharaan ditemukan kerusakan-kerusakan karena kesalahan penggunaan bahan dan atau pemasangan yang tidak sesuai dengan Proposal Teknis, maka PIHAK KEDUA wajib untuk memperbaikinya.
3. Jika perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan tersebut.
4. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
5. Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan perbaikan tersebut dengan beban biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA
PASAL 7
HARGA BORONGAN PEKERJAAN
1. Jumlah harga borongan Pekerjaan dalam nominal rupiah adalah sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang mana jumlah tersebut akan ditransfer dalam mata uang Yen dengan nilai tukar yang berlaku pada saat waktu transfer seperti dimaksud pada pasal 8.
2. Jumlah harga borongan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini sudah mencakup semua pengeluaran PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan semua pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN
Pembayaran harga borongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal 7 akan dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembayaran Kesatu sebesar 50 % (limapuluh persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dengan Berita Acara Penerimaan Pembayaran.
2. Pembayaran Kedua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah Prestasi Pekerjaan mencapai 60 % (enampuluh persen).
3. Pembayaran selanjutnya dibayarkan sesuai Prestasi Pekerjaan yang dicapai dengan bobot minimum 10 % (sepuluh persen)
4. Setelah Prestasi Pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen), keseluruhan pembayaran yang telah dilaksanakan tidak melebihi 95 % (sembilanpuluh lima persen) dari harga borongan Pekerjaan
5. Pembayaran terakhir sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah masa dan kewajiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian berakhir dan diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU, dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua.
6. Semua pembayaran tersebut dilaksanakan melalui transfer bank ke nomor rekening 6640-01-014948-53-1 di Bank BRI atas nama SD SONOSEWU.
PASAL 9
KENAIKAN HARGA
1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat peralatan dan upah selama masa pelaksanaan Pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga bahan-bahan, alat peralatan dan upah kecuali jika terjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia di bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan nyata-nyata mengakibatkan kenaikan harga.
PASAL 10
PEKERJAAN TAMBAH KURANG
1. Penambahan atau pengurangan Pekerjaan dianggap syah jika telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Perhitungan biaya penambahan atau pengurangan Pekerjaan didasarkan kepada harga yang disetujui oleh kedua belah pihak
3. Apabila Peraturan yang berhubungan dengan Perjanjian yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang di luar PIHAK KESATU menyebabkan perlu adanya perubahan-perubahan dalam syarat-syarat perjanjian maka perubahan tersebut mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sejak berlakunya Peraturan.
4. Adanya pekerjaan tambah-kurang tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian Pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU
PASAL 11
SANKSI DAN DENDA
1. Penangguhan pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, jika PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian kerja.
2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran oleh PIHAK KESATU disertai penjelasan secara rinci tentang dasar penangguhan;
3. Jika PIHAK KEDUA setelah memperoleh peringatan tertulis dari PIHAK KESATU sampai 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Ayat (2) dan (3) Pasal 3 serta Ayat (2) Pasal 6 Perjanjian, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian sebesar 10/00 (1 permil) dari harga borongan Pekerjaan dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam ayat-ayat yang tercantum pada ayat ini.
4. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai tahap sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal 4 Perjanjian maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 10/00 (1 permil) dari harga borongan Pekerjaan
5. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal 4 Perjanjian melebihi 50 (limapuluh) hari kalender maka PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada PIHAK KEDUA
6. Tidak ada denda dalam hal terjadi KONDISI KAHAR sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian
7. Perhitungan dan eksekusi denda sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan (4) pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU sekaligus pada saat pembayaran terakhir harga borongan Pekerjaan yang pembayarannya akan disetor secara tunai.
PASAL 12
LAPORAN
1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) Pasal 3 Perjanjian
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU foto-foto dokumentasi yang tersusun dalam album kegiatan proyek tentang pelaksanaan/perkembangan mulai dari awal kegiatan sampai selesai, sebanyak 2 (dua) eksemplar
3. Pada akhir Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU :
a) Gambar pelaksanaan (as built drawing) yang dibuat di atas kertas kalkir sebanyak 1 (satu) eksemplar
b) Laporan Akhir Pekerjaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) eksemplar
c) Soft copy dari Laporan Akhir Pekerjaan
PASAL 13
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA
Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir apabila pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dan kedua belah pihak telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian
PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
i. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota
ii. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
iii. PIHAK KETIGA, sebagai Ketua
3. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak, biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
PASAL 15
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
1. PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja ini tanpa menggunakan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya dalam hal PIHAK KEDUA :
a) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak berlakunya Perjanjian tidak melaksanakan Pekerjaan
b) Melakukan keterlambatan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal 11 Perjajian
c) Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan Pekerjaan yang telah dimulai.
d) Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU.
e) Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan Pekerjaan.
f) Denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5% dari harga borongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal 11 Perjanjian
2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk Kontraktor lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
3. Jika terjadi pemutusan Perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU, tetapi berhak atas pembayaran Prestasi Pekerjaan yang telah dicapainya.
4. Selain yang tersebut dalam, Ayat (1) pasal ini maka Perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak.
PASAL 16
L A I N – L A I N
Perjanjian ini, dengan rasa saling percaya dan didasari itikad baik dari kedua belah pihak untuk melaksanakannya, ditandatangani di Yogyakarta.. pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA:
Kepala Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul, Yogyakarta PIHAK KESATU:
Ketua PPI Osaka Nara
Syamsudi, S. Pd. Ratno Bagus Edy Wibowo
Dari surat perjanjian diatas, setelah dibaca dan dipahami, menurut saya sudah lengkap dari segis yarat-syarat, isi perjanjian seperti yang telah di uraikan sebelumnya. Sehingga kalau pun terjadi masalah misalkan tidak bisa berprestasi maka di dalam pasal tersebut ada yang membahsa nya. Yaitu pada pasal 5 kondisi kahar. kalau saya tadi menulis force mejeur. Mungkin katanya saja yang beda tetapi dalam pengertian yang sama dan juga tujuan yang sama.
Dari beberapa sumber yang saya dapat dan telah saya baca, ternyata terdapat ketidak sesuaian antara karyawan dan katakanlah dengan perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Ketidak sesuaian yang saya maksud disini adalah kewajiban karyawan telah terlaksana, tetapi hak karyawan ada yang tidak terpenuhi.
Ironisnya lagi sekarang ini ada yang namanya system kerja yang menurut saya tidak adil bagi si karyawan, system out sourching. Informasi ini saya peroleh dari majalah ilmiah WIDYA,dengan judul tulisan naskah nya “perlindungan hukum terhdap system out sourching”. Yang ditulis oleh I DEWA AYU WIDYANI dari Universitas Kristen Indonesia. Pengertian out sourching disitu dibilang bahwa mempekerjakan pekerja dalam ikatan kerja out sourching merupakan trend bagi pengusaha baik perusahaan Negara maupun swasta, dengan berbagai alas an seperti untuk mencapai efektifitas, efesiensi, sehingga pengusaha berusaha menemukan pemikiran-pemikiran inovatif untuk mencapai produktifitas yang baik tentunya sangat menguntungkan mereka tapi dengan bayaran atau gaji pegawai yang murah.
Pada dasarnya hubungan kerja out sourching terjadi apabila pekerja/buruh yang dipekerjakan disuatu perusahaan dengan sistrem kontrak tetapi kontrak tersebut bukan diberikan okeh perusahaan pemberi kerja tetapi oleh perusahaan yang merupakan perusahaan penggerak tenaga kerja (HP Rajagukguk, 2002;79). Jadi saya menarik kesimpulan bahwa system out scorching itu terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Yaitu:
1. Perusahaan tenaga penggerak kerja
2. Perusahaan pemberi kerja
3. Pekerja
Dari ketiga pihak diatas dapat diidentifikasi adanya tiga hubungan kerja antara:
1. Pengerah / penyedia dan perusahaan pemberi kerja/pengguna
2. Pemberi kerja / pengguna dan pekerja
3. Pengerha / penyedia dan pekerja
Dari situ disimpulkan bahwa sipekerja secara hukum tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja / pengguna melainkan dengna perusahaan pengerah / penyedia tenaga kerja. Jadi seandainya si pekerja ada masalah dengan tempat kerja atau perusahaan, si pekerja tidak bisa langsung mengutarakan masalahnya ke perusahaan atau si pemberi kerja.
Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan system out sourching mengenai syarat-syarat kerja, kesejahteraan maupun perizinan dari perusahaan Yang bersangkutan agar antara pekerja dan perusahaan sama-sama mendapat keuntungan dan tidak ada pihak yang rugi. Dan perlu adanya persamaan prinsip antara pemerintah dengan pengusaha tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat di out sourchingkan.
Kontrak kerja konstruksi
Pada umumnya kontrak menunjuk pada konsep perjanjian atau ikatan antara dua pihak yang saling memiliki hajat yang harus diikat melalui perjanjian. Kata kontrak sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu contract atau overennkomst dalam bahasa belanda yang berarti perjanjian. Di Negara kita Indonesia sendiri perjanjian di atur dalam UU pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
Pengertian perjanjian yang lain adalah hubungan subjek hukum yang satu dengan yang laindalam bidang harta kekayaan. di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Dalam pengertian-pengertian tersebut terdapat beberapa unsur, yakni : adanya hubungan hukum, mengenai kekayaan, antara 2 Orang/lebih, memberikan hak, meletakkan kewajiban pada pihak lain, adanya prestasi. Kemudian untuk sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”
Kalau menurut ebook yang saya download di situs pdf, dengan judul hukum jasa konstruksi mengutarakan bahwa, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain, atau dua orang yang berrjanji yang mengakibatkan timbulnya perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak (kreditur berhak menuntut dan debitur berhak memenuhi tuntutan). dan perjanjian atau persetujuan tertulis disebut kontrak.
Tujuan kontrak antara lain:
1. Timbulnya perikatan
2. Suatu perjanjian
3. Undang-Undang
4. Kesusilaan (misalnya: ikatan adat)
5. Perjanjiaan bersifat positif, yaitu ada kesepakatan berbuat/menghasilkan sesuatu.
6. Perjanjian bersifat negative, ada kesepakatan tidak berbuat/menghasilkan sesuatu.
Perikatan harus tertentu dan harus di tentukaan dan juga harus jelas.untuk type kontrak lumpsum, objek tertentu atau tergantung apa yang akan di buat. Sedangkan perikatan atau kontrak type unit price objek ditentukan kemudian.
Objek perikatan tersebut haarus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara kita Indonesia. Sehingga kalau terjadi masalah pihak penegak hukum bisa langsung bertindak karena sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Subjek perikatan
Tentunyaq subjek perikatan melibatkan dua orang ada yang bertanggung jawab atas prestasi dang ada juga yang berhak atas prestasi. Ada perikatan yang me3nyangkut pihak ketiga sebagai user, atau jaminan pihak ketiga.
System dan azas perjanjian
System perjanjian bersifat terbuka, artinya pihak yang terlibat6 dalam perjanjian berhak menentukan aturan-aturan dalam perjanjian asalkan sesuaia dengan isi perjanjian tersebut disetujui kedua belah pihak. Boleh bebas mengabaikan peraturan ketentuan hukum perdata.semua persetujuan yang dibuat menjadu undang-undang yang sah bagi kedua belah pihak.
Azas perjanjian adalah konsensualisme. Perjanjian berlaku sejak detik dicapai kesepakatan. Perjanjian sah ketik hal-hal pokok telah disepakati.
Syarat-syarat suatu perjanjian
1. Azas konsensulisme dalam KUHPT
2. Sepakat untuk mengikat diri
3. Cakap dalam membuat perjanjian
4. Menyangkut hal tertentu
5. Disebabkan oleh sesuatu yang halal
Dengan kata lain, terpenuhi;
- Syarat subjektif
- Tidak ada paksaan (sukarela)
- Subjek mempunyai kapasitas membuat perjanjian
- Syarat objektif
- Objek perjanjian tertentu
- Kausanya legal artinya tidak bertentangan dengan hukum
- Perjanjian dibawah tangan memerlukan akta notaries untuk memiliki kekuatan hukum, dan kelak kalau disangkal oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
Batalnya suatu perjanjian
Perjanjian bisa dibatalkan demi hukum bila salah satu syarat objektif tidak dipenuhi atau terpenuhi. Perjanjian bisa dibatalkan jika kedua syarat subjektif tidak terpenuhi atau terpenuhi. Batas waktu permintaan pembatalan adalah 5 tahun (BW ps1454), terhitung:
1. Sejak orang cakap hukum
2. Sejak hari paksaan telah berhenti
3. Sejak hari dimana diketahui kehilafan atau penipuan
Pelaksanaan perjanjian
Pelaksanaan perjanjian berisi:
1. Hal atau akibat jika tidak melaksanakan isi perjanjian
2. Jika debitur tidak menepati janji maka dikuasakan pada hakim untuk mewujudkan
3. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
4. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu
5. Hal undang-undang, adat kebiasaan dan kepatuhan pada pelaksanaan kegiatan perjanjian
6. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi harus memuat adat/peraturan yang berlaku di daerah setempat, tempat terjadinya perjanjian
7. Hal itikad baik dalam perjanjian
8. Persyaratan atau tuntutan kepastian hukum (menjamin kepastian)
9. Dilaksanakan dengan itikad baik (memenuhi tuntutan keadilan)
Ganti rugi
Pengertian ganti rugi mencakup tiga hal:
1. Biaya adalah segala perongkosan atau dana yang telah terpakai untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan
2. Rugi adalah kerugian akibat factor-faktor karena kerudakan barang ketidak sesuaian mmutu yang di inginkanyang disebabkan oleh kelalaian debitur sehingga merugikan pihak kreditur
3. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan/diperhitungkan oleh kreditur
4. Ganti rugi yang dapat dituntut olek kreditur
5. Rugi yang betul-betul diderita oleh kreditur
6. Keuntungan yang hilang yang semestinya diperoleh oleh kreditur
7. Penetapan bunga
8. Ditetapkan dalam perjanjian
9. Jika tidak ditetapkan maka diberlakukan suku bunga yang ditetapkan oleh undang-undang
10. Sebesar deposito bang pemerintahan
Force majeur
Debitur dibebaskan membayar ganti rugi bila terkena keadaan memaksa yang membuatnya tidak mungkin melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Yang dimaksud keadaan memaksa adalah:
1. Terjadi setelah perjanjian dibuat
2. Terjadi pada debitur
3. Terjadinya tidak terduga
4. Tidak dapat dipertangngung jawabkan kepada debitur
5. Tidak sengaja
6. Tidak ada itikad buruk oleh debitur
Teori objektif; force majeur harus mempunyai ketidak mungkinan mutlak, bagi setiap orang tidak mungkin bosa melaksanakan prestasi tersebut.
Teori subjektif; keadaan memaksa harus memiliki keadaan yang tak mutlak, debitur masih bisa melaksanakan prestasi tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak selayaknnya pihak kreditur menuntut pihak debitur yang telah berusaha semaksimal mungkin.
sengketa kontrak kerja konstruksi dan kegagalan bangunan
kalau kita berbicara masalah kegagalan bangunan, kita pasti bertanya-tanya kenapa sampai gagal? Ini mungkin ada beberapa factor sehingga proyek yang di kerjakan gagal atau setelah bangunan berdiri terjadi kerusakan yang tidak sewarnya, maksudnya belum sampai sebulan ditempati sudah terjadi pennurunan lantai, inilah yang mungkin menjadi bagian dari kegagalan banguan. Tapi menurut saya kalau memang sudah terncana dengan benar dan matang yang namanya kegagalan bangunan tidak akan pernah terjadi. Kecuali kegagalan bangunan yang di akibatkan oleh gejolak alam, misalnya gempa sekian skala ricter, bisa jadi kita sebagai pemegang proyek juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita hanya bisa renovasi pasca bencana.
Contoh surat perjanjian yang saya dapat dan yang saja jadikan studi kasus,,
PERJANJIAN KERJA
Antara
Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara
Dan
Sekolah Dasar Sonosewu, Sonopakis, Bantul
Mengenai
Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta
Pada hari ini Kamis tanggal satu , bulan Nopember, tahun Dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1
Ratno Bagus Edy Wibowo
: Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara, berkedudukan di 2-6-57 Hommachi, Toyonaka 560-0021, Jepang dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara (PPI-ON), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2 Syamsudi , S.Pd. : Kepala Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul, Yogyakarta, berkedudukan di Sonopakis, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta 55182, Indonesia dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul, Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa proyek rekonstruksi bangunan SD Sonosewu ini merupakan proyek amal (charity project) yang dananya diperoleh dari sumbangan masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia di Jepang yang dikumpulkan oleh mahasiswa Indonesia yang bergabung dalam PPI-ON, dan dana sumbangan khusus dari Toyonaka International Friendship Association (TIFA), yang berkedudukan di 4-7-17-109 Kita Sakurazuka, Toyonaka 560-0022 , Osaka, Jepang.
2. Bahwa dana sumbangan tersebut merupakan ungkapan rasa keprihatinan, empati serta keinginan yang tulus untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Yogyakarta yang mengalami musibah akibat gempa bumi.
3. Bahwa kedudukan PPI-ON berada di Jepang, tidak mempunyai perwakilan di Indonesia sehingga memerlukan institusi di Indonesia yang dapat dipercaya, mau dan mampu melaksanakan pekerjaan rekonstruksi SD Sonosewu tersebut.
4. Bahwa Pihak Kedua, dalam kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SD Sonosewu dipandang tepat untuk diserahi tugas sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan rekonstruksi SD Sonosewu.
5. Bahwa Proposal Teknis tentang “Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta” yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah diterima serta disetujui oleh PIHAK KESATU dengan pengertian bahwa jumlah kelas yang akan direkonstruksi bukan 4 (empat) buah namun 3 (tiga) buah karena alasan ketersediaan dana.
Maka kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja serta mengikatkan diri dalam melaksanakan perjanjian kerja tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :
PASAL 1
PENGERTIAN
Kata-kata dan atau istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini kecuali kalau ditentukan lain :
1. Perjanjian
Adalah perjanjian kerja antara PPI-ON dengan SD Sonosewu mengenai Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta.
2. PPI Osaka Nara
Adalah Persatuan Pelajar Indonesia di Osaka, yang selanjutnya disebut PPI-ON.
3. Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta
Adalah sekolah dasar negeri beralamat di Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang pada tanggal 27 Mei 2006 mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa bumi yang selanjutnya disebut Sekolah.
4. Pekerjaan
Adalah pekerjaan rekonstruksi tiga buah kelas di SD Sonosewu yang didasarkan kepada Proposal Teknis
5. Proposal Teknis
Adalah rancangan teknis yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU.
6. PIHAK KETIGA
Adalah orang yang disetujui, ditunjuk dan diangkat oleh kedua belah pihak sebagai Ketua Panitia Pendamai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian
7. Prestasi Pekerjaan
Adalah nilai bobot Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA serta dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan disetujui oleh PIHAK KESATU
PASAL 2
TUGAS PEKERJAAN
PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK KESATU yaitu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir (4) Pasal 1 Perjanjian
PASAL 3
PENGAWASAN PEKERJAAN
1. Pengendalian Pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan koreksi dilakukan oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis, setiap bulan kepada PIHAK KESATU atas hasil pelaksanaan Pekerjaan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini disampaikan pada minggu pertama setiap bulan untuk hasil Pekerjaan bulan sebelumnya
PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tahap demi tahap. PIHAK KEDUA belum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum memperoleh persetujuan PIHAK KESATU.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sampai selesai 100 % adalah 3.5 bulan terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berakhir pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2008.
3. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dibagi dalam 2 (dua) tahap,yaitu : Tahap I Prestasi Pekerjaan harus mencapai 50 % (lima puluh persen) dalam waktu 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2007 dan Tahap II , Prestasi Pekerjaan harus mencapai 100 % dalam waktu 48 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
4. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali terjadi “Kondisi Kahar” sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian atau adanya perintah penambahan volume pekerjaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, yang mengakibatkan penambahan waktu penyelesaian Pekerjaan.
PASAL 5
KONDISI KAHAR
1. Kondisi Kahar adalah keadaan atau peristiwa yang nyata-nyata di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh atau sebagian Pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Yang termasuk Kondisi Kahar antara lain :
a) Bencana alam : gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, badai, petir
b) Negara dalam keadaan darurat : perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan dan epidemi Kebakaran
c) Kebijakan Pemerintah di bidang moneter
2. Apabila terjadi Kondisi Kahar, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya Kondisi Kahar disertai dengan bukti-bukti yang syah .
3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak secara tertulis Kondisi Kahar tersebut dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dari PIHAK KEDUA
4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA tentang Kondisi Kahar tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya Kondisi Kahar tersebut.
PASAL 6
MASA PEMELIHARAAN
1. Masa pemeliharaan atas hasil Pekerjaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pekerjaan selesai dan diterima baik oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kesatu dan selesainya masa pemeliharaan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua.
2. Jika selama masa pemeliharaan ditemukan kerusakan-kerusakan karena kesalahan penggunaan bahan dan atau pemasangan yang tidak sesuai dengan Proposal Teknis, maka PIHAK KEDUA wajib untuk memperbaikinya.
3. Jika perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan tersebut.
4. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
5. Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan perbaikan tersebut dengan beban biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA
PASAL 7
HARGA BORONGAN PEKERJAAN
1. Jumlah harga borongan Pekerjaan dalam nominal rupiah adalah sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang mana jumlah tersebut akan ditransfer dalam mata uang Yen dengan nilai tukar yang berlaku pada saat waktu transfer seperti dimaksud pada pasal 8.
2. Jumlah harga borongan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini sudah mencakup semua pengeluaran PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan semua pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN
Pembayaran harga borongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal 7 akan dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembayaran Kesatu sebesar 50 % (limapuluh persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dengan Berita Acara Penerimaan Pembayaran.
2. Pembayaran Kedua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah Prestasi Pekerjaan mencapai 60 % (enampuluh persen).
3. Pembayaran selanjutnya dibayarkan sesuai Prestasi Pekerjaan yang dicapai dengan bobot minimum 10 % (sepuluh persen)
4. Setelah Prestasi Pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen), keseluruhan pembayaran yang telah dilaksanakan tidak melebihi 95 % (sembilanpuluh lima persen) dari harga borongan Pekerjaan
5. Pembayaran terakhir sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah masa dan kewajiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian berakhir dan diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU, dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua.
6. Semua pembayaran tersebut dilaksanakan melalui transfer bank ke nomor rekening 6640-01-014948-53-1 di Bank BRI atas nama SD SONOSEWU.
PASAL 9
KENAIKAN HARGA
1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat peralatan dan upah selama masa pelaksanaan Pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga bahan-bahan, alat peralatan dan upah kecuali jika terjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia di bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan nyata-nyata mengakibatkan kenaikan harga.
PASAL 10
PEKERJAAN TAMBAH KURANG
1. Penambahan atau pengurangan Pekerjaan dianggap syah jika telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Perhitungan biaya penambahan atau pengurangan Pekerjaan didasarkan kepada harga yang disetujui oleh kedua belah pihak
3. Apabila Peraturan yang berhubungan dengan Perjanjian yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang di luar PIHAK KESATU menyebabkan perlu adanya perubahan-perubahan dalam syarat-syarat perjanjian maka perubahan tersebut mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sejak berlakunya Peraturan.
4. Adanya pekerjaan tambah-kurang tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian Pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU
PASAL 11
SANKSI DAN DENDA
1. Penangguhan pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, jika PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian kerja.
2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran oleh PIHAK KESATU disertai penjelasan secara rinci tentang dasar penangguhan;
3. Jika PIHAK KEDUA setelah memperoleh peringatan tertulis dari PIHAK KESATU sampai 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Ayat (2) dan (3) Pasal 3 serta Ayat (2) Pasal 6 Perjanjian, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian sebesar 10/00 (1 permil) dari harga borongan Pekerjaan dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam ayat-ayat yang tercantum pada ayat ini.
4. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai tahap sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal 4 Perjanjian maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 10/00 (1 permil) dari harga borongan Pekerjaan
5. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal 4 Perjanjian melebihi 50 (limapuluh) hari kalender maka PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada PIHAK KEDUA
6. Tidak ada denda dalam hal terjadi KONDISI KAHAR sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian
7. Perhitungan dan eksekusi denda sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan (4) pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU sekaligus pada saat pembayaran terakhir harga borongan Pekerjaan yang pembayarannya akan disetor secara tunai.
PASAL 12
LAPORAN
1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) Pasal 3 Perjanjian
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU foto-foto dokumentasi yang tersusun dalam album kegiatan proyek tentang pelaksanaan/perkembangan mulai dari awal kegiatan sampai selesai, sebanyak 2 (dua) eksemplar
3. Pada akhir Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU :
a) Gambar pelaksanaan (as built drawing) yang dibuat di atas kertas kalkir sebanyak 1 (satu) eksemplar
b) Laporan Akhir Pekerjaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) eksemplar
c) Soft copy dari Laporan Akhir Pekerjaan
PASAL 13
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA
Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir apabila pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dan kedua belah pihak telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian
PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
i. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota
ii. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
iii. PIHAK KETIGA, sebagai Ketua
3. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak, biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
PASAL 15
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
1. PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja ini tanpa menggunakan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya dalam hal PIHAK KEDUA :
a) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak berlakunya Perjanjian tidak melaksanakan Pekerjaan
b) Melakukan keterlambatan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal 11 Perjajian
c) Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan Pekerjaan yang telah dimulai.
d) Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU.
e) Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan Pekerjaan.
f) Denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5% dari harga borongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal 11 Perjanjian
2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk Kontraktor lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
3. Jika terjadi pemutusan Perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU, tetapi berhak atas pembayaran Prestasi Pekerjaan yang telah dicapainya.
4. Selain yang tersebut dalam, Ayat (1) pasal ini maka Perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak.
PASAL 16
L A I N – L A I N
Perjanjian ini, dengan rasa saling percaya dan didasari itikad baik dari kedua belah pihak untuk melaksanakannya, ditandatangani di Yogyakarta.. pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA:
Kepala Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul, Yogyakarta PIHAK KESATU:
Ketua PPI Osaka Nara
Syamsudi, S. Pd. Ratno Bagus Edy Wibowo
Dari surat perjanjian diatas, setelah dibaca dan dipahami, menurut saya sudah lengkap dari segis yarat-syarat, isi perjanjian seperti yang telah di uraikan sebelumnya. Sehingga kalau pun terjadi masalah misalkan tidak bisa berprestasi maka di dalam pasal tersebut ada yang membahsa nya. Yaitu pada pasal 5 kondisi kahar. kalau saya tadi menulis force mejeur. Mungkin katanya saja yang beda tetapi dalam pengertian yang sama dan juga tujuan yang sama.
Minggu, 31 Oktober 2010
Wawasan Bagi Seorang Arsitek
Wawasan Bagi Seorang Arsitek
Oleh Prof. Ir. Sidharta (4 Agustus 1984/ FT)
Pengetahuan yang luas sangat perlu bagi seorang arsitek, pada masa sekarang ini di mana praktek arsitektur menjadi sangat rumit dan menghendaki persyaratan yang lebih luas terhadap tenaga-tenaga dari bermacam kemampuan disiplin ilmu, permasalahan yang beragam dari berbagai bidang disiplin ilmu yang berbeda tidak mungkin seorang arsitek menangani sendiri secara tuntas, maka dari itu harus didampingi ahli lain dalam bidang ilmu tertentu. Konsep dalam arsitektur merupakan ide/gagasan dasar yang mengintegrasikan bermacam pengertian, program, hasil observasi dan persyaratan menjadi kesatuan,
Teori barat yang dijadikan pedoman tidak selayaknya diterapkan begitu saja dalam pendidikan arsitek dan profesi di Indonesia, karena arsitek kita memiliki teori yang berupa kaidah-kaidah, aturan yang biasanya ada kaitannya dengan agama, kepercayaan atau pandangan hidup masyarakat, dengan demikian sikap yang perlu dimiliki arsitek Indonesia adalah mensenyawakan inovasi dan teknologi maju dengan kaidah-kaidah perancangan arsitektur yang bersumber dari daerah tempat bangunan berpijak dengan selalu mempertimbangkan norma, tata nilai dan tingkah laku manusia yang menggunakannya.
Dalam penelitian ini untuk mengembangkan masa depan arsitekur Indonesia, perlu lebih digalakkan penelitian-penelitian guna menggali khasanah arsitektur dengan segala latar belakang sosial yang berbeda dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai landasan atau pertimbangan penting dalam proses perancangan arsitekur, agar tercipta karya-karya arsitektur yang bernuansa Indonesia.(eb)
Disini saya bisa menyimpulkan beberapa hal,
- masalah arsitek adalah masalah yang kompleks, semakin hari semakin bertamabh dan ini memerlukn beberapa disipli ilmu, jadi kita sebagai arsitek tidak hanya tahu soal merancang tetapi harus tahu hukum pranata pembangunan arsitek
- kita seharusnya tidak langsung menerapkan hasil penelitian dari luar(barat) untuk menyelesaikan masalah yang ada di indonesi, karena seperti yang terlah di uraikan di atas, kita dengan mereka berbeda, sangat jelas berbeda. sehingga mautidak mu sebelum kita menerapkan sebuah konsep terlebih dahulu kita harus menelitinya. hal apa yang sesuai dan sejalan dengan kita( di indonesia) baik itu mengenai tata cara pembangunan, maupun dalam konsep perancangan. ni bisa kita lihat seperti konsep, minimalis, modern dan sebagainya.
- seharusnya kita sebagai bangsa indonesia memanfaatkan perbedaan yang ada sebagai kekayaqn atau sebagai sumber inspirasiuntuk membangun indonesia kedepannya agar tercipta hubungn yang berkesinambungan antara pengguna, bangunan dan juga lingkunga..
Oleh Prof. Ir. Sidharta (4 Agustus 1984/ FT)
Pengetahuan yang luas sangat perlu bagi seorang arsitek, pada masa sekarang ini di mana praktek arsitektur menjadi sangat rumit dan menghendaki persyaratan yang lebih luas terhadap tenaga-tenaga dari bermacam kemampuan disiplin ilmu, permasalahan yang beragam dari berbagai bidang disiplin ilmu yang berbeda tidak mungkin seorang arsitek menangani sendiri secara tuntas, maka dari itu harus didampingi ahli lain dalam bidang ilmu tertentu. Konsep dalam arsitektur merupakan ide/gagasan dasar yang mengintegrasikan bermacam pengertian, program, hasil observasi dan persyaratan menjadi kesatuan,
Teori barat yang dijadikan pedoman tidak selayaknya diterapkan begitu saja dalam pendidikan arsitek dan profesi di Indonesia, karena arsitek kita memiliki teori yang berupa kaidah-kaidah, aturan yang biasanya ada kaitannya dengan agama, kepercayaan atau pandangan hidup masyarakat, dengan demikian sikap yang perlu dimiliki arsitek Indonesia adalah mensenyawakan inovasi dan teknologi maju dengan kaidah-kaidah perancangan arsitektur yang bersumber dari daerah tempat bangunan berpijak dengan selalu mempertimbangkan norma, tata nilai dan tingkah laku manusia yang menggunakannya.
Dalam penelitian ini untuk mengembangkan masa depan arsitekur Indonesia, perlu lebih digalakkan penelitian-penelitian guna menggali khasanah arsitektur dengan segala latar belakang sosial yang berbeda dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai landasan atau pertimbangan penting dalam proses perancangan arsitekur, agar tercipta karya-karya arsitektur yang bernuansa Indonesia.(eb)
Disini saya bisa menyimpulkan beberapa hal,
- masalah arsitek adalah masalah yang kompleks, semakin hari semakin bertamabh dan ini memerlukn beberapa disipli ilmu, jadi kita sebagai arsitek tidak hanya tahu soal merancang tetapi harus tahu hukum pranata pembangunan arsitek
- kita seharusnya tidak langsung menerapkan hasil penelitian dari luar(barat) untuk menyelesaikan masalah yang ada di indonesi, karena seperti yang terlah di uraikan di atas, kita dengan mereka berbeda, sangat jelas berbeda. sehingga mautidak mu sebelum kita menerapkan sebuah konsep terlebih dahulu kita harus menelitinya. hal apa yang sesuai dan sejalan dengan kita( di indonesia) baik itu mengenai tata cara pembangunan, maupun dalam konsep perancangan. ni bisa kita lihat seperti konsep, minimalis, modern dan sebagainya.
- seharusnya kita sebagai bangsa indonesia memanfaatkan perbedaan yang ada sebagai kekayaqn atau sebagai sumber inspirasiuntuk membangun indonesia kedepannya agar tercipta hubungn yang berkesinambungan antara pengguna, bangunan dan juga lingkunga..
Hukum Pranata Pembangunan Arsitektur
Hukum pranata pembangunan
Hukum pranata pembangunan arsitektur sangat penting kita ketahui agar kita tidak di bodohi oleh orang yang ahli dalam hukum. Penting bagi kita sebagai arsitek batasan-batasan yang harus kita tahu sehingga nantinya kita terarah dan tidak salah arah dalam merumuskan tujuan kita dalam merancang, membangun, dan juga menciptakan sebuah karya arsitektur.
Apalagi di zaman sekarang banyak kita temui pembangunan yang bermasalah. baik itu masalah lahan, (pembebasan lahan), salah struktur, salah fungsi setelah bngunan selesai di bangun. Disinilh pentingya kita tahu apa sebenarnya penyebab masalah itu terjadi, sehingga nantinya kita tidak terlibat dalam msalah tersebut.
Pranata dalam pengertian umum adalah interaksi antar individu/kelompok dalam kerangka peningkatan kesejahteraan atau kualitas hidup, dalam arti khusus bahwa terjadi interaksi antar aktor pelaku pembangunan untuk menghasilkan fisik ruang yang berkualitas. Pranata di bidang arsitektur dapat dikaji melalui pendekatan sistem, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi berbeda dan menciptakan anomaly yang berbeda sesuai kasus masing-masing.
Didalam proses membentuk ruang dari akibat kebutuhan hidup manusia, maka ada cara (teknik) dan tahapan (metoda) untuk berproduksi dalam penciptaan ruang. Secara hirarki dapat disebutkan ‘ruang tidur’ ruang untuk istirahat sampai dengan ‘ruang kota’ ruang untuk melakukan aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya. Secara fungsi ruang memiliki peran yang berbeda menurut tingkat kebutuhan hidup manusia itu sendiri, seperti ruang makan, ruang kerja, ruang baca, dan seterusnya. Secara structural ruang memiliki pola susunan yang beragam, ada yang liniear, radial, mengelompok, dan menyebar. Estetika adalah pertimbangan penciptaan ruang yang mewujudkan rasa nyaman, rasa aman, dan keindahan.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan dalam pembangunan menjadi semakin kompleks. Artinya ruang yang dibangun oleh manusia juga mengalami banyak masalah. Salah satu masalah adalah persoalan mekanisme/ikatan/pranata yang menjembatani antara fungsi satu dengan fungsi lainnya. Masalah ke-pranata-an ini menjadi penting karena beberapa hal akan menyebabkan turunnya kualitas fisik, turunnya kualitas estetika, dan turunnya kuantitas ruang dan materinya, atau bahkan dalam satu bangunan akan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas bangunan tetapi biaya tetap atau menjadi berlebihan.
Kegiatan pembangunan memiliki empat unsur pokok, adalah manusia, kekayaan alam, modal, dan teknologi. Pembangunan sebagai suatu sistem yang kompleks mengalami proses perubahan dari yang sederhana sampai dengan yang rumit/kompleks. Proses perubahan tersebut mengalami perkembangan perubahan cara pandang, beberapa cara pandang tersebut adalah pertumbuhan (GROWTH), perubahan strukutr (STRUCTURAL CHANGE), ketergantungan (DEPENDENCY), pendekatan sistem (SYSTEM APPROACH), dan penguasaan teknologi (TECHNOLOGY).
Hukum pranata pembangunan arsitektur sangat penting kita ketahui agar kita tidak di bodohi oleh orang yang ahli dalam hukum. Penting bagi kita sebagai arsitek batasan-batasan yang harus kita tahu sehingga nantinya kita terarah dan tidak salah arah dalam merumuskan tujuan kita dalam merancang, membangun, dan juga menciptakan sebuah karya arsitektur.
Apalagi di zaman sekarang banyak kita temui pembangunan yang bermasalah. baik itu masalah lahan, (pembebasan lahan), salah struktur, salah fungsi setelah bngunan selesai di bangun. Disinilh pentingya kita tahu apa sebenarnya penyebab masalah itu terjadi, sehingga nantinya kita tidak terlibat dalam msalah tersebut.
Pranata dalam pengertian umum adalah interaksi antar individu/kelompok dalam kerangka peningkatan kesejahteraan atau kualitas hidup, dalam arti khusus bahwa terjadi interaksi antar aktor pelaku pembangunan untuk menghasilkan fisik ruang yang berkualitas. Pranata di bidang arsitektur dapat dikaji melalui pendekatan sistem, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi berbeda dan menciptakan anomaly yang berbeda sesuai kasus masing-masing.
Didalam proses membentuk ruang dari akibat kebutuhan hidup manusia, maka ada cara (teknik) dan tahapan (metoda) untuk berproduksi dalam penciptaan ruang. Secara hirarki dapat disebutkan ‘ruang tidur’ ruang untuk istirahat sampai dengan ‘ruang kota’ ruang untuk melakukan aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya. Secara fungsi ruang memiliki peran yang berbeda menurut tingkat kebutuhan hidup manusia itu sendiri, seperti ruang makan, ruang kerja, ruang baca, dan seterusnya. Secara structural ruang memiliki pola susunan yang beragam, ada yang liniear, radial, mengelompok, dan menyebar. Estetika adalah pertimbangan penciptaan ruang yang mewujudkan rasa nyaman, rasa aman, dan keindahan.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan dalam pembangunan menjadi semakin kompleks. Artinya ruang yang dibangun oleh manusia juga mengalami banyak masalah. Salah satu masalah adalah persoalan mekanisme/ikatan/pranata yang menjembatani antara fungsi satu dengan fungsi lainnya. Masalah ke-pranata-an ini menjadi penting karena beberapa hal akan menyebabkan turunnya kualitas fisik, turunnya kualitas estetika, dan turunnya kuantitas ruang dan materinya, atau bahkan dalam satu bangunan akan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas bangunan tetapi biaya tetap atau menjadi berlebihan.
Kegiatan pembangunan memiliki empat unsur pokok, adalah manusia, kekayaan alam, modal, dan teknologi. Pembangunan sebagai suatu sistem yang kompleks mengalami proses perubahan dari yang sederhana sampai dengan yang rumit/kompleks. Proses perubahan tersebut mengalami perkembangan perubahan cara pandang, beberapa cara pandang tersebut adalah pertumbuhan (GROWTH), perubahan strukutr (STRUCTURAL CHANGE), ketergantungan (DEPENDENCY), pendekatan sistem (SYSTEM APPROACH), dan penguasaan teknologi (TECHNOLOGY).
Minggu, 24 Oktober 2010
Peratutan Pemerintah tentang Konstruksi
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
c. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi;
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
*9546 1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
3. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
4. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
5. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
6. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;
7. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri;
8. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain; 10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain; 11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran *9547 dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Pasal 3
Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :
a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
c. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi;
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
*9546 1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
3. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
4. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
5. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
6. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;
7. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri;
8. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain; 10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain; 11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran *9547 dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Pasal 3
Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :
a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
Peraturan Pemerintah tentang perumahan & pemukiman
Undang-undang perumahan dan permukiman
Pasal 18
(1) Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.
(2) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk :
a. menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman;
b. mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya.
(3) Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan.
Pasal 19
(1) Untuk mewujudkan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah daerah menetapkan satu bagian atau lebih dari kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai kawasan siap bangun.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi penyediaan :
a. rencana tata ruang yang rinci;
b. data mengenai luas, batas, dan pemilikan tanah;
c. jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.
(3) Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum sebagian diarahkan untuk mendukung terwujudnya kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
(1) Pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi untuk itu.
(3) Pembentukan badan lain serta penunjukan badan usaha milik negara dan/ atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Dalam menyelenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun, badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan-badan usaha swasta di bidang pembangunan perumahan.
(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak menghilangkan wewenang dan tanggung jawab badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(6) Persyaratan dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
(1) Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang bukan dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, dilakukan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2) Tata cara penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
(1) Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat pemilik tanah sehingga bersedia dan mampu melakukan konsolidasi tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang.
(2) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah yang bersangkutan.
(3) Pelepasan hak atas tanah di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang bukan hasil konsolidasi tanah oleh masyarakat pemilik tanah, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah.
(4) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun yang belum berwujud kaveling tanah matang, hanya dapat dilakukan kepada Pemerintah melalui badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(5) Tata cara pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun atau di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.
Pasal 24
Dalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuan pada Pasal 7, badan usaha di bidang pembangunan perumahan wajib :
a. melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang;
b. membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah;
c. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum;
d. membantu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan hak atas tanah di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah;
e. melakukan penghijauan lingkungan;
f. menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;
g. membangun rumah.
Pasal 25
(1) Pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan masyarakat pemilik tanah melalui konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7, dapat dilakukan secara bertahap yang meliputi kegiatan-kegiatan :
a. pematangan tanah;
b. penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah;
c. penyediaan prasarana lingkungan;
d. penghijauan lingkungan;
e. pengadaan tanah untuk sarana lingkungan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 26
(1) Badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24, sesuai dengan kebutuhan setempat, badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun dapat menjual kaveling tanah matang ukuran kecil dan sedang tanpa rumah.
(3) Kaveling tanah matang ukuran kecil, sedang, menengah, dan besar hasil upaya konsolidasi tanah milik masyarakat dapat diperjualbelikan tanpa rumah.
Pasal 27
(1) Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman.
(2) Peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kegiatan-kegiatan :
a. perbaikan atau pemugaran;
b. peremajaan;
c. pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
(3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lingkungan permukiman sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni.
(2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat mengupayakan langkah-langkah pelaksanaan program peremajaan lingkungan kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
(1) Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.
(2) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk :
a. menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman;
b. mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya.
(3) Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan.
Pasal 19
(1) Untuk mewujudkan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah daerah menetapkan satu bagian atau lebih dari kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai kawasan siap bangun.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi penyediaan :
a. rencana tata ruang yang rinci;
b. data mengenai luas, batas, dan pemilikan tanah;
c. jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.
(3) Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum sebagian diarahkan untuk mendukung terwujudnya kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
(1) Pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi untuk itu.
(3) Pembentukan badan lain serta penunjukan badan usaha milik negara dan/ atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Dalam menyelenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun, badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan-badan usaha swasta di bidang pembangunan perumahan.
(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak menghilangkan wewenang dan tanggung jawab badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(6) Persyaratan dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
(1) Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang bukan dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, dilakukan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2) Tata cara penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
(1) Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat pemilik tanah sehingga bersedia dan mampu melakukan konsolidasi tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang.
(2) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah yang bersangkutan.
(3) Pelepasan hak atas tanah di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang bukan hasil konsolidasi tanah oleh masyarakat pemilik tanah, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah.
(4) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun yang belum berwujud kaveling tanah matang, hanya dapat dilakukan kepada Pemerintah melalui badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(5) Tata cara pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun atau di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.
Pasal 24
Dalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuan pada Pasal 7, badan usaha di bidang pembangunan perumahan wajib :
a. melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang;
b. membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah;
c. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum;
d. membantu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan hak atas tanah di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah;
e. melakukan penghijauan lingkungan;
f. menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;
g. membangun rumah.
Pasal 25
(1) Pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan masyarakat pemilik tanah melalui konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7, dapat dilakukan secara bertahap yang meliputi kegiatan-kegiatan :
a. pematangan tanah;
b. penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah;
c. penyediaan prasarana lingkungan;
d. penghijauan lingkungan;
e. pengadaan tanah untuk sarana lingkungan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 26
(1) Badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24, sesuai dengan kebutuhan setempat, badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun dapat menjual kaveling tanah matang ukuran kecil dan sedang tanpa rumah.
(3) Kaveling tanah matang ukuran kecil, sedang, menengah, dan besar hasil upaya konsolidasi tanah milik masyarakat dapat diperjualbelikan tanpa rumah.
Pasal 27
(1) Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman.
(2) Peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kegiatan-kegiatan :
a. perbaikan atau pemugaran;
b. peremajaan;
c. pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
(3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lingkungan permukiman sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni.
(2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat mengupayakan langkah-langkah pelaksanaan program peremajaan lingkungan kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan pemerintah tentang perkotaan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan secara efisien dan efektif.
2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Kawasan Perkotaan Baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan berfungsi perkotaan.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasil dari suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang di Kawasan Perkotaan.
7. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen pembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta untuk mewujudkan tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.
8. Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola adalah lembaga yang dibentuk dengan peraturan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kawasan Perkotaan.
9. Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan yang dibentuk dengan peraturan bupati untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang bermukim di Kawasan Perkotaan tersebut.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
BAB II
BENTUK KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 2
Kawasan Perkotaan dapat berbentuk:
a. kota sebagai daerah otonom;
b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
Pasal 3
(1) Pembentukan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dengan peraturan daerah kabupaten.
(3) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dengan peraturan daerah kabupaten masing-masing.
Pasal 4
(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dalam satu provinsi ditetapkan berdasarkan:
a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah kabupaten;
b. persetujuan gubernur; dan
c. persetujuan Menteri.
(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung antarprovinsi ditetapkan berdasarkan:
a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah kabupaten;
b. persetujuan gubernur; dan
c. persetujuan Menteri.
Pasal 5
Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat nama, batas, luas, fungsi, dan pengelolaan Kawasan.
Pasal 6
Batas, luas, dan fungsi Kawasan ditentukan berdasarkan:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
c. hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan dan pelayanan perkotaan; dan
d. batas Kawasan yang menggunakan batas desa atau sebutan lain.
BAB III
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota.
(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.
(3) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.
Bagian Kedua
Lembaga Pengelola
Pasal 8
(1) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk dengan peraturan daerah.
(2) Lembaga Pengelola mempunyai tugas mengelola Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha swasta.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:
a. penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan Masyarakat;
b. penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan Perkotaan;
c. pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;
d. pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat; dan
e. perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan Perkotaan.
Pasal 9
(1) Anggota Lembaga Pengelola paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2) Keanggotaan Lembaga Pengelola terdiri atas:
a. pakar/ahli di bidang pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan/atau
b. unsur Masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.
(3) Keanggotaan Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan anggota partai politik.
(4) Masa jabatan anggota Lembaga Pengelola selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan.
Pasal 10
(1) Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh bupati.
(2) Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Lembaga Pengelola; dan
b. penyelenggaraan administrasi keuangan Lembaga Pengelola.
(3) Sekretariat Lembaga Pengelola dipimpin oleh sekretaris Lembaga Pengelola.
(4) Sekretaris Lembaga Pengelola secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Lembaga Pengelola dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang membidangi ekonomi dan pembangunan.
(5) Struktur organisasi dan eselonering sekretariat Lembaga Pengelola ditetapkan Menteri dengan persetujuan menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 11
Pendanaan Lembaga Pengelola bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
Pasal 12
(1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pengelola.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atau laporan lainnya kepada bupati.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata kerja, dan hak keuangan Lembaga Pengelola diatur dengan peraturan bupati.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Bersama
Pasal 14
(1) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
(2) Penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan umum yang merupakan urusan kewenangan daerah.
(3) Pemilihan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu yang dikelola bersama oleh daerah terkait harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, sinergitas, dan saling menguntungkan.
(4) Bentuk kelembagaan, susunan, kedudukan, dan tugas pokok pengelolaan bersama berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 15
(1) Perencanaan pembangunan Kawasan Perkotaan didasarkan pada kondisi, potensi, karakteristik Kawasan, dan keterkaitan dengan Kawasan di sekitarnya.
(2) Keterkaitan pembangunan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a. keterpaduan pembangunan antar Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perkotaan lainnya; dan
b. optimalisasi peran dan fungsi masing-masing Kawasan Perkotaan.
Pasal 16
Substansi rencana pembangunan Kawasan Perkotaan tertuang dalam dokumen:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
b. rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
c. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; dan
d. rencana kerja pembangunan daerah kabupaten/kota.
Pasal 17
(1) Lingkup perencanaan Kawasan Perkotaan memuat pengembangan, peremajaan, pembangunan, reklamasi pantai atau rawa, dan/atau perubahan fungsi lahan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 18
Pembangunan Kawasan Perkotaan dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan.
Bagian Keenam
Pengendalian Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 19
Pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaaan dilaksanakan terhadap:
a. rencana pembangunan; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan.
Pasal 20
Pengendalian terhadap rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dokumen rencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan/atau penertiban.
Pasal 22
(1) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten dilakukan oleh bupati.
(2) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih kabupaten dilakukan oleh gubernur.
(3) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih kabupaten antarprovinsi dilakukan oleh Menteri.
BAB IV
KAWASAN PERKOTAAN BARU
Bagian Kesatu
Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru
Pasal 23
(1) Kawasan perdesaan dapat direncanakan untuk menjadi Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru diprioritaskan untuk:
a. menyediakan ruang permukiman;
b. menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa;
c. menyediakan ruang bagi pelayanan jasa pemerintahan; dan/atau
d. menyediakan ruang bagi pembangunan pusat kegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten.
Pasal 24
Kawasan perdesaan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
a. sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
b. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
c. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan;
d. bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis maupun yang direncanakan beririgasi teknis; dan
e. bukan merupakan kawasan lindung.
Pasal 25
(1) Usulan Lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru dapat diajukan oleh pihak swasta dan/atau unsur pemerintah daerah.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. hasil studi kelayakan;
b. rencana induk pembangunan perkotaan baru; dan
c. rencana pembebasan lahan.
(4) Bupati melakukan kajian terhadap pengajuan usul lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(5) Penetapan lokasi Kawasan Perkotaan Baru harus mendapat persetujuan gubernur.
Bagian Kedua
Badan Pengelola
Pasal 26
(1) Dalam hal pembangunan Kawasan Perkotaan Baru dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola yang mempunyai tugas meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Pembentukan Badan Pengelola ditetapkan dengan peraturan bupati.
(3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat susunan, kedudukan, rincian tugas, tata kerja, dan pendanaan Badan Pengelola.
Pasal 27
(1) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibentuk untuk jangka waktu sampai dengan selesainya pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru menyerahkan hak pengelolaan beserta aset kepada bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 28
Sumber pendanaan Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
c. sumber pendanaan lainnya yang sah.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat.
Pasal 30
Pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan identifikasi untuk menetapkan Kawasan Perkotaan di wilayahnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan secara efisien dan efektif.
2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Kawasan Perkotaan Baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan berfungsi perkotaan.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasil dari suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang di Kawasan Perkotaan.
7. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen pembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta untuk mewujudkan tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.
8. Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola adalah lembaga yang dibentuk dengan peraturan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kawasan Perkotaan.
9. Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan yang dibentuk dengan peraturan bupati untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang bermukim di Kawasan Perkotaan tersebut.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
BAB II
BENTUK KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 2
Kawasan Perkotaan dapat berbentuk:
a. kota sebagai daerah otonom;
b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
Pasal 3
(1) Pembentukan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dengan peraturan daerah kabupaten.
(3) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dengan peraturan daerah kabupaten masing-masing.
Pasal 4
(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dalam satu provinsi ditetapkan berdasarkan:
a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah kabupaten;
b. persetujuan gubernur; dan
c. persetujuan Menteri.
(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung antarprovinsi ditetapkan berdasarkan:
a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah kabupaten;
b. persetujuan gubernur; dan
c. persetujuan Menteri.
Pasal 5
Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat nama, batas, luas, fungsi, dan pengelolaan Kawasan.
Pasal 6
Batas, luas, dan fungsi Kawasan ditentukan berdasarkan:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
c. hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan dan pelayanan perkotaan; dan
d. batas Kawasan yang menggunakan batas desa atau sebutan lain.
BAB III
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota.
(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.
(3) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.
Bagian Kedua
Lembaga Pengelola
Pasal 8
(1) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk dengan peraturan daerah.
(2) Lembaga Pengelola mempunyai tugas mengelola Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha swasta.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:
a. penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan Masyarakat;
b. penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan Perkotaan;
c. pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;
d. pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat; dan
e. perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan Perkotaan.
Pasal 9
(1) Anggota Lembaga Pengelola paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2) Keanggotaan Lembaga Pengelola terdiri atas:
a. pakar/ahli di bidang pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan/atau
b. unsur Masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.
(3) Keanggotaan Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan anggota partai politik.
(4) Masa jabatan anggota Lembaga Pengelola selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan.
Pasal 10
(1) Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh bupati.
(2) Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Lembaga Pengelola; dan
b. penyelenggaraan administrasi keuangan Lembaga Pengelola.
(3) Sekretariat Lembaga Pengelola dipimpin oleh sekretaris Lembaga Pengelola.
(4) Sekretaris Lembaga Pengelola secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Lembaga Pengelola dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang membidangi ekonomi dan pembangunan.
(5) Struktur organisasi dan eselonering sekretariat Lembaga Pengelola ditetapkan Menteri dengan persetujuan menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 11
Pendanaan Lembaga Pengelola bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
Pasal 12
(1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pengelola.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atau laporan lainnya kepada bupati.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata kerja, dan hak keuangan Lembaga Pengelola diatur dengan peraturan bupati.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Bersama
Pasal 14
(1) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
(2) Penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan umum yang merupakan urusan kewenangan daerah.
(3) Pemilihan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu yang dikelola bersama oleh daerah terkait harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, sinergitas, dan saling menguntungkan.
(4) Bentuk kelembagaan, susunan, kedudukan, dan tugas pokok pengelolaan bersama berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 15
(1) Perencanaan pembangunan Kawasan Perkotaan didasarkan pada kondisi, potensi, karakteristik Kawasan, dan keterkaitan dengan Kawasan di sekitarnya.
(2) Keterkaitan pembangunan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a. keterpaduan pembangunan antar Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perkotaan lainnya; dan
b. optimalisasi peran dan fungsi masing-masing Kawasan Perkotaan.
Pasal 16
Substansi rencana pembangunan Kawasan Perkotaan tertuang dalam dokumen:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
b. rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
c. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; dan
d. rencana kerja pembangunan daerah kabupaten/kota.
Pasal 17
(1) Lingkup perencanaan Kawasan Perkotaan memuat pengembangan, peremajaan, pembangunan, reklamasi pantai atau rawa, dan/atau perubahan fungsi lahan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 18
Pembangunan Kawasan Perkotaan dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan.
Bagian Keenam
Pengendalian Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 19
Pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaaan dilaksanakan terhadap:
a. rencana pembangunan; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan.
Pasal 20
Pengendalian terhadap rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dokumen rencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan/atau penertiban.
Pasal 22
(1) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten dilakukan oleh bupati.
(2) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih kabupaten dilakukan oleh gubernur.
(3) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih kabupaten antarprovinsi dilakukan oleh Menteri.
BAB IV
KAWASAN PERKOTAAN BARU
Bagian Kesatu
Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru
Pasal 23
(1) Kawasan perdesaan dapat direncanakan untuk menjadi Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru diprioritaskan untuk:
a. menyediakan ruang permukiman;
b. menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa;
c. menyediakan ruang bagi pelayanan jasa pemerintahan; dan/atau
d. menyediakan ruang bagi pembangunan pusat kegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten.
Pasal 24
Kawasan perdesaan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
a. sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
b. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
c. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan;
d. bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis maupun yang direncanakan beririgasi teknis; dan
e. bukan merupakan kawasan lindung.
Pasal 25
(1) Usulan Lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru dapat diajukan oleh pihak swasta dan/atau unsur pemerintah daerah.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. hasil studi kelayakan;
b. rencana induk pembangunan perkotaan baru; dan
c. rencana pembebasan lahan.
(4) Bupati melakukan kajian terhadap pengajuan usul lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(5) Penetapan lokasi Kawasan Perkotaan Baru harus mendapat persetujuan gubernur.
Bagian Kedua
Badan Pengelola
Pasal 26
(1) Dalam hal pembangunan Kawasan Perkotaan Baru dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola yang mempunyai tugas meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Pembentukan Badan Pengelola ditetapkan dengan peraturan bupati.
(3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat susunan, kedudukan, rincian tugas, tata kerja, dan pendanaan Badan Pengelola.
Pasal 27
(1) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibentuk untuk jangka waktu sampai dengan selesainya pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru menyerahkan hak pengelolaan beserta aset kepada bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 28
Sumber pendanaan Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
c. sumber pendanaan lainnya yang sah.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat.
Pasal 30
Pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan identifikasi untuk menetapkan Kawasan Perkotaan di wilayahnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
Langganan:
Postingan (Atom)